Koin Emas & Perak dalam Bingkai Hukum di Indonesia

Buku ini merupakan risalah yang membahas "Kasus Pasar Muamalah", dan penggunaan koin emas dan koin perak, serta persoalan sistem uang kertas dan berbagai alasan pentingnya koin-koin tersebut beserta pelengkapnya, yakni koin tembaga. Risalah ini diharapkan dapat menerangi publik mengenai makna penggunaan koin Dinar emas dan Dirham perak, fungsi dan manfaatnya, serta kedudukannya dalam bingkai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dr. Ahmad Sofian membahas tafsir pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Ir. Zaim Saidi (ZS) dalam dugaan tindak pidana mata uang, yakni Pasal 9 Undang-undang No. 1/1946 tentang Mata Uang. Melalui tulisannya, "Membaca dan Memaknai Politik Hukum UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana", Dr. Maqdir Ismail membahas konteks sejarah keberadaan UU ini sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara itu, Erlangga Kurniawan, SH, MH., berkesimpulan "bahwa perbuatan dan peran ZS dalam 'Kasus Pasar Muamalah Depok' tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Dalam buku ini, Ir. Zaim Saidi membahas konsep dan arti mata uang, serta koin Dinar emas dan koin Dirham perak. Keduanya merupakan dua hal yang sangay berbeda. Koin Dinar emas dan Dirham perak yang digunakan di Pasar Muamalah bukan, dan tidak menyerupai, mata uang, dan karena itu penggunaannya dalam transaksi merupakan pertukaran komoditas dengan komoditas lainnya atau barter. Maka tidak ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang dilanggar. Penerbit: Delokomotif Cetakan I/Mei 2021 155 mm × 240 mm; 224 hlm. ISBN: 978-602-72677-7-0