Buku Hukum Undang Undang / 3 Kitab Undang Undang Hukum SOFT COVER : KUHPer KUHP KUHAP Beserta Penjelasannya / Giri Utama SIDOARJO - GU
Sold by Pustaka Baru Press
4.8(16)
109 sold
Select options
Select
Shipping
From Rp19.000
Est. delivery by May 12 - May 16
Specifications
Customer reviews (16)
آ**ا
Item: Default
Sesuai pesanan terimakasih
Kualitas cetak:Bagus
Kemasan:Kemasan rapi
Kejernihan isi:Jernih sekali
September 12, 2024
Tokopedia customer review
pesanan ku akhirnya sampai juga.
horeee akan sangat bermanfaat.
makasih ya Seller.
5d ago
i**a
Item: Default
Buku nya sangat merekomendasi untuk camaba hukum yang ingin menambah wawasan pasal pasal di Indonesia 👍👍
August 16, 2024
m**y
Item: Default
untuk pra mhs fak hukum pastii buku ini sngat teramat penting
March 9, 2024
S**a
Item: Default
Bagus dan sampai dengan selamat
April 10, 2024
I**♓
Item: Default
Buku sesuai yg dibutuhkan
February 3, 2024
**
Item: Default
Kemasan:bagus
December 4, 2024
j**_
Item: Default
tepat wktu
March 5, 2025
B**3
Item: Default
Jsnbks
January 25, 2025
c**m
Item: Default
bagus
February 8, 2025
c**m
Item: Default
bagus
February 8, 2025
**
Item: Default
.
4w ago
c**w
Item: Default
🌟
March 20, 2025
c**w
Item: Default
🌟
March 20, 2025
A**p
Item: Default
Barang tidak sampai di custom, akan tetapi notbed
August 30, 2024
a**3
Item: Default
Barang bagus
2d ago
Pustaka Baru Press
4,395 items
Shop performance
Better than 96% of other shops
Ships within 2 days
92%
Responds within 24 hours
100%
About this product
Tipe SampulPaperback.
BrandPUSTAKA BARU PRESS
Product description
Buku Hukum Undang Undang / 3 Kitab UU Hukum SOFC COVER : KUHPer KUHP KUHAP Beserta Penjelasannya
KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukup Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) merupakan kumpulan kodifikasi perundangan yang penting di Indonesia.
Dilengkapi dengan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Buku ini paling lengkap, karena memuat juga berbagai perundangan lain yang terkait, di antaranya: Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Orang Timur Asia Selatan TiongHoa; Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa; UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Detail :
Penerbit Grahamedia Press
Tanggal Terbit 3 Agt 2015 ( Cetakan Terbaru 2023 )
ISBN 978-979-2594-71-3
Ukuran : 13x19 Cm
Bahasa Indonesia
968 Halaman
Kertas HVS
===================
Produk yang Kami Jual ORIGINAL
Packing aman dan rapi
Pastikan Anda follow toko kami untuk mendapatkan voucher dan promo
Sebelum Berbelanja, Yuk Baca Terlebih Dahulu.
Apabila Paket Sudah Memiliki Resi Pengiriman, Paket Tersebut Sudah Menjadi Tanggung Jawab Ekspedisi
Hubungi Pihak Customer Service Ekspedisi Jika Ada Pertanyaan Atau Kendala Mengenai Pengiriman
Jangan Lupa Membuat Video Unbxing Ya!
Karena Kami Tidak Bisa Memproses Komplain Tanpa Ada Bukti Video Unbxing.