Evaluasi Program Pembinaan Olahraga - Dr. Hasyim Penerbit Rajawali

Deskripsi

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Pasal 27 ayat (3) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain penjelasan di atas bahwa Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan adanya kewajiban dan wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia merujuk pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Sehingga berdasarkan hal di atas lembaga keolahragaan seperti PPLP merupakan tugas pemerintah di dalam pengelolaannya untuk tercapainya prestasi olahraga di tingkat pelajar.