KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHAPer Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Beserta Penjelasannya - Tim Literasi Nusantara - LN

Penyusun: Tim Literasi Nusantara

ISBN: 978-623-329-045-6

Terbit: 2021

Ukuran: 14,8 x 21 cm

Tebal: viii + 1034 hlm

Kertas: Bookpaper

Buku ini disusun agar masyarakat luas dapat mempelajari hukum acara perdata dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, tentu saja kami berharap adanya undang-undang ihwal hukum acara perdata nasional yang komprehensif dan efektif yang mampu menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dangan memperhatikan prinsip serta asas hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

BUKU KESATU: ORANG

BUKU KEDUA: BARANG

BUKU KETIGA: PERIKATAN

BUKU KEEMPAT: PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA

KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) (S. 1847-52 jo. 1849-63.)

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura [RBg.]) (S. 1927-227)

Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman